Pengadaan Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Menteri

Pengadaan jasa konstruksi memiliki peruaturan yang berupa Peraturan Menteri. Sebuah tim yang dibentuk dalam rangka membantu tim pengadaan jasa konstruksi dalam mengurusi semua kegiatan yang bersifat administratif atau keuangan kepada PA, KPA, PPK, atau Pokja Pemilihan.
Selanjutnya ada konstruksi berkelanjutan yaitu sebuah pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang harus memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan baik saat ini maupun masa yang akan datang.
Selanjutnya ada pasal 3 dalam ayat tersebut yang menjelaskan bahwa Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Sedangkan di pasal 8 menjelaskan terkait paket tender pengadaan pekerjaan konstruksi.
Perihal pekerjaan konstruksi sendiri, penyedia jasa kontraktor di sini bisa berbentuk sebuah badan usaha tinggal ataupun bekerja sama operasi. Untuk jasa konsultan konstruksi yang dimiliki pun bisa berupa perorangan, badan usaha tunggal, maupun bekerja sama operasi. Sebuah kerja sama yang dilakukan antar penyedia layanan konstruksi dengan tingakat yang sama adalah kerja sama operasi yang dimaksudkan di atas.
Peraturan menteri ini dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan pemilihan kontraktor penyedia pengadaan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif agar seluruh proses pengerjaan proyeknya pun berjalan maksimal.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel